Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, usulan Rumah Aspirasi harus dimatangkan oleh BURT sehingga tidak menimbulkan polemik dimasyarakat.

“filosofinya Rumah aspirasi itu baik dan sesuai dengan Tatib yang ada, karena rumah aspirasi mendorong untuk memberdayakan kantor-kantor Partai di daerah pemilihan,”kata Priyo Budi Santoso saat menyampaikan konferensi pers tentang rumah aspirasi, di Gedung Nusantara III, Jum’at, (6/8). Pimpinan DPR didampingi beberapa anggota dewan diantaranya, Trimedya Panjaitan, Marwan Ja’far (F-KB), Theresia  Pardede (F-PD).

Menurut Priyo, anggaran rumah aspirasi seperti yang diberitakan media sebesar Rp 209 Miliar tersebut, telah menimbulkan polemik baru.  “Sebelum  ini terealisir sebaiknya segera mengadakan komunikasi intensif dgn pimpinan lagi, atau rencana ini ditunda dahulu. Kita  Perlu membicarakan duduk perkaranya,”kata Wakil Ketua DPR ini.

Dia menambahkan, perkembangan tentang rumah aspirasi dapat mendorong agar partai lebih proaktif menyerap aspirasi rakyat sebesar-besarnya.

Sementara, anggota DPR Marwan Ja’far dari PKB mengatakan, persoalan rumah aspirasi jangan sampai terjebak dengan dikotomi daerah. Karena, aspirasi bukan Cuma dari Dapil, tetapi dari seluruh daerah. “Belum tentu cuma mengurusin Dapil tetapi keliling indonesia. Pendekatannya kebhinekaan atau kenasionalan. Kalau pendekatan Dapil bisa menimbulkan kecemburuan daerah. Belum lagi ada DPD dan DPRD yang lebih dekat dengan rakyat,”paparnya anggota dewan dari Dapil Jateng III ini.

Menurutnya, hal tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan daerah tertentu. Bahkan, lanjutnya, anggota DPR terlihat egois. Karena itu, anggota Fraksi dan partai harus menyelediki respon masyarakat terhadap aspirasi . “Setuju ditunda, lakukan kajian dahulu, jangan sampai terjadi pembengkakan anggaran, karena anggaran juga masih mencakup anggaran K/L,”katanya.

Trimedya Panjaitan (F-PDIP) mengatakan, didalam Rakornas kemarin, PDIP telah memutuskan menolak rumah aspirasi apabila dibebankan kepada anggaran negara. “Ini telah jelas eksplisit. Secara momentum tidak tepat. DPR baru saja diserang dengan masalah bolos, belum lagi ada kenaikan, dan selalu ada proyek baru dari Kesekjenan,”katanya. (si)